Profesionalisme dan kejujuran

ANTARA KEJUJURAN DAN PROFESIONALISME
(prtret buram sertifikasi guru dalam jabatan melalui porto folio)
Oleh Dedi Supriadi
Rendahnya tingkat sumber daya manusia Indonesia yang dibuktikan dengan data studi UNDP tahun 2000 yang menyatakan bahwa Human Development Indeks Indonesia menempati posisi ke 109 dari 174 Negara dan data tahun 2001 menempati urutan 102 dari 162 Negara, belum lagi dengan kemajuan Iptek saat ini, kususnya dalam bidang informasi dan komunikasi seolah dunia ini semakin sempit karena dengan mudahnya kita dapat menjangkau serta melihat dunia dalam wktu singkat. Inilah globalisasi yang didalamnya membawa berbagai permasalahan yang kompleks bagi kehidupan manusia, permasalahan nyata dari adanya globalisasi adalah terjadinya perpacuan manusia yang mengglobal, sehingga untuk menghadapi tantangan dan persaingan di era globalisasi diperlukan SDM yang kreatif, mandiri, inovatif, dan demokratis.(Drs. Akhmad sudrajat2008).
Lalu muncul pertanyaan sederhana bagaimana dengan SDM kita, jika faktanya seperti data diatas????? Pendidikan memiliki peran dan fungsi untuk menghasilkan anak bangsa yang mampu menempatkan diri ditengah arus perubahan yang penuh tekanan serta tantangan. Sehubungan hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya adalah melalui peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan merupakan penerapan kebijakan pemerintah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan dan pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan pemberlakuan SNP (standar nasional pendidikan) maka pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan pendidikan diharapkan mampu menyiapkan serta menyelenggarakan proses pendidikan. Pemerintah sekarang ini sangat memperhatikan peran dan kedudukan guru, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditambah dengan PP Nomor 19 tahun 2005 menyatakan bahwa Guru adalah Pendidik Profesional, sehingga dalam Peraturan Mentri Pendidikan Nasional no. 16 tahun 2007 yang mengatur tentang kualifikasi dan standar kompetensi guru, bahkan menurut Moh. Surya (2004:92) kompeternsi adalah keseluruhan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan oleh seseorang kaitanya dengan suatu tugas tertentu, kompetensi guru ialah pengetahuan sikap dan ketrampilan yang harus ada pada seseorang agar dapat menunjukan prilakunya sebagai guru.
Oleh karena itu profesionalisme guru ditentukan oleh empat kompetensi yaitu Pedagogis, sosial, kepribadian, dan professional, maka mau tidak mau atau suka tidak suka pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi, dipertegas lagi dengan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.. Hal serupa mengenai sertifikasi ini telah diberlakukan oleh beberapa Negara seperti Amerika serikat,inggris dan Australia, sementara Denmark baru mulai merintis sejak tahun 2003, namun ada beberapa Negara yang tidak melakukan sertifikasi guru,tetapi melakukan kendali mutu dengan cara mengontrol ketat terhadap proses pendidikan dan dilembaga penghasil guru contoh korea selatan serta singapura, tetapi semua itu tetap saja dalam rangka meningkatkan mutu guru (Depdiknas buku 4 pedoman sertifikasi,2008).
Uji kompetensi guru dalam jabatan dilakukan melalui dua cara yaitu dengan penilaian porto polio serta melalui jalur pendidikan. Namun dalam perjalananya sertifikasi melalui penilaian porto folio jauh dari harapan???....mengapa demikian,karena seperti kita ketahui bersama bahwa porto folio itu merupakan bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yng pernah dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam intertval waktu tertentu sebagai agen pembelajaran, ironinya ketika guru-guru menyusun dokumen porto fiolio tersebut banyak yang tidak siap karena tidak memiliki sertifikat up-grading, sertifikat pelatihan atau sertifikat seminar dan lain-lainya yang diperlukan dalam penyusunan porto folio, sehingga sudah menjadi rahasia umum, apabila banyak guru-guru yang merekayasa sertifikat ASPAL atau membeli melalui “makelar” sertifikat seminar, diklat tentang pendidikan atau dokumen dalam pengalaman berorganisasi baik dalam bidang pendidikan maupun social, hal ini diperparah lagi oleh kepala sekolah yang tidak selektif dengan memberikan restu berupa tanda tangan pada setiap penyusunan porto folio seorang guru. “salah siapa, ini dosa siapa tak mampu bertanya semua ini sudalah terjadi….” Mungkin hanya syair lagu yang dipopulerkan oleh Tomy j pissa ini, yang mewakili kebingungan dan ketidak-jujuran, sehingga memunculkan banyak pertanyaan baru yang memvonis kekeliruan itu, seperti bagaimana bisa dikatakan profesional bila tidak jujur? dan bahkan melanggar kode etik, atau pertanyaan sebaliknya kejujuran itu tidak perlu dalam ranah profesionalisme?
Padahal menurut Supardi (2007) “bahwa sertifikasi merupakan kegiatan pengembangan profesi guru melalui kegiatan pengamalan atau penerapan ketrampilan guru untuk peningkatan mutu belajar mengajar, atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia pendidikan secara umum.” dengan mengacu pada pernyataan tersebut pengembangan profesi guru melalui sertifikasi merupakan usaha meningkatkan profesionalisme guru atau peningkatan kompetensi guru sebagai pendidik professional, dengan begitu kita selaku guru sekaligus merupakan pemikir dan pendidik jangan tejebak pada persoalan lulus berarti tidak diklat atau tidak lulus kemudian harus mengikuti diklat (PLPG) bila itu terjadi maka akan kita berpikir secara pragmatis bahkan menghalalkan segala cara.
Rasanya tak perlu malu bila kita harus mengikuti Diklat (PLPG) karena tdak lulus dalam penyusunan porto folio, sebab yang lulus apakah lebih baik kwalitasnya, begitupun sebaliknya apakah yang mengikuti PLPG(pendidikan dan latihan profesi guru) kwalitasnya lebih baik jawabanya kembali diri masing-masing, kita harus berpikir cerdas mengambil hikmah dari setiap kejadian karena dalam hikmah ada pengalaman yang menuntun kita kearah yang lebih baik minimalnya mampu menjaga martabat sebagai guru dengan berbuat jujur agar selalu digugu dan ditiru oleh anak didiknya.
Apbila mengetahui lebih mendalam subtansi porto folio/sertifikasi bukan seputar lulus atau tidak lulus tetapi yaitu meningkatnya mutu pendidikan sehingga menghasilkan SDM yang mumpuni sesuai dengan tujuan UUSPN Nomor 20 tahun 2003, PP Nomor 19 tahun 2005, Permendiknas nomor 16 dan 18 tahun 2007 karena digarap oleh guru-guru yang professional. Sertifikasi guru bertujuan bukan hanya meningkatkan proses dan hasil pembelajaran (mutu pendidikan) tetapi salah satunya meningkatkan kesejahteraan guru.
Berbagai bentuk ganjalan yaitu berkaitan dengan kesejahteraan guru hanya dapat dilakukan melalui komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk menempatkan guru sebagai tenaga professional yang berhak mendapatkan reward dan balas jasa berupa imbalan yang layak,tidak mendengar lagi ada diskriminatif dalam pemberian tunjangan sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang lebar, baik antara guru dengan guru, guru dengan dosen atau dengan profesi lainya.
Hentikan segala bentuk pemerasan terhadap guru karena dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan, pejabat yang mempunyai mental korup segera ditindak jangan diberi kesempatan karena saat ini guru mampu menunjukan sikap kritis, berani untuk mengatakan “Qulil haq walaw kanaa murran” serta mampu mengambil sikap untuk yang terbaik bagi dirinya dan orang lain.
Akhirnya beriringan dengan upaya pemberdayaan guru baik dari profesionalisme dan kesejahteraannya maka harapan untuk terwujudnya sumber daya manusia yang mampu dalam berkarya tidak hanya dituntut untuk berkiprah dan berkompetisi sebatas tingkat local serta nasional semata namun harus lebih jauh yaitu dapat menjangkau sampai pada tingkat kompetisi global.